Home / Berita / Universitas Sumatera Utara Juara Lomba Debat Konstitusi 2019
Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi
Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi

Universitas Sumatera Utara Juara Lomba Debat Konstitusi 2019

Star Munthe

Pijar, Medan. Universitas Sumatera Utara berhasil mengalahkan Delegasi dari Universitas Andalas di Final Lomba Debat Konstitusi 2019 dan menjadi pemenang di Gedung Nusantara IV, kompleks Parlemen, Jakarta, (28/8). Juara 1 tersebut diukir oleh tim yang mewakili Fakultas Hukum USU yang terdiri dari; Hana Sembiring, Orin Pane, dan Febry Sitorus.

Saat diwawancara, Febry Pane menuturkan perasaan haru saat timnya dinobatkan sebagai juara pertama. “Kami merasa terharu karena dari babak penyisihan, kami meriset lawan-lawan kami adalah delegasi dengan segudang pengalaman juara di berbagai event Debat Hukum Law Fair Nasional,” Tulis Febry melalui pesan WhatsApp.

Adapula juara kedua diraih oleh Universitas Andalas. Serta juara ketiga adalah Universitas Syiah Kuala Banda Aceh yang berhasil mengalahkan Delegasi dari Universitas Mulawarman yang kemudian menjadi juara empat.

Final berlangsung dengan meriah dan kedua tim dari pihak pro dan kontra turut mewarnai Gedung DPR/MPR Nusantara IV dengan mosi yang dibawakan oleh pembawa acara Anya Dwinov. Mosi yang dibahas pada final dinilai sangat menarik karena isu yang diangkat ialah ‘Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Tujuh Tahun dalam Satu Periode’.

Delegasi USU mendapatkan posisi kontra akan mosi yang diajukan tersebut. Febry menyatakan bahwa mereka memiliki beberapa alasan yang membuat mereka mampu mempertahankan argumen sekaligus memperkuat posisi mereka sebagai tim kontra, yang juga akhirnya memenangkan mereka dalam lomba ini.

“Sebagai tim kontra kami menilai bahwa ada beberapa alasan utama mengapa wacana masa jabatan presiden ‘hanya satu kali dan 7 tahun’ tidak tepat dan tidak layak untuk diimplementasikan,” tulis Febry.

Adapun alasan-alasan yang mejadi argumen tersebut dirangkum Febry saat kami wawancarai kedalam tiga poin, adapun ketiga poin tersebut ialah sebagai berikut:

  1. Status quo saat ini terkait aturan masa jabatan presiden adalah sudah ideal. Dimana jika presiden tidak memiliki kinerja yang tidak memuaskan dimata masyarakat, (maka) rakyat bisa memberikan punishment untuk tidak memilihnya kembali. Justru sebaliknya jika diberikan hanya satu kali dan selama 7 tahun, jika kinerja presiden buruk masyarakat harus menunggu lebih lama agar presiden dapat diganti.
  2. Tidak ada urgensi untuk memberlakukan mosi jabatan presiden hanya satu kali dan selama 7 tahun. Dan menurut kami, kolega kami tim pro tidak mampu menghadirkan apa urgensinya sehingga mereka mempertahankan mosi perdebatan. Kebetulan mereka punya dua argumentasi utama, yakni adanya friksi politik dan upaya politisasi jika mempertahankan masa jabatan presiden selama 5 tahun dan dua periode. Argumen tersebut kami bantah karena sejatinya pun friksi-friksi politik akan tetap terjadi jika masa jabatan presiden hanya satu kali, karena friksi politik itu adalah konsekuensi dari adanya pemilihan presiden secara langsung. Kedua, terkait dengan politisasi yang didalilkan, kami menantang rekan-rekan kami untuk menghadirkan apa yg dimaksud (dengan) upaya politisasi, dan mereka hanya mendalilkan adanya incumbent effect yg sejatinya bukan bentuk politisasi. Pun jika terjadi penyalahgunaan fasilitas dan anggaran oleh incumbent, itu sudah jelas dijawab dalam UU No 7/2017 tentang pemilu.
  3. Dengan memberlakukan mosi dimana presiden menjabat hanya satu kali selama 7 tahun tidak akan menjawab persoalan-persoalan/permasalahan yang ada.

Dilansir dari Detik.com, Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Mar’uf Cahyono menyatakan apresiasinya pada peserta debat, “Tentu dari situ akan muncul wacana-wacana baru yang penting dan diperlukan oleh MPR. Bagaimana pun satu persoalan kenegaraan itu bisa dikaji dan diberikan pemikiran secara luas oleh seluruh segmentasi masyarakat termasuk generasi muda ini, itulah pentingnya debat konstitusi ini dilaksanakan,” ujar Cahyono.

Pernyataan Cahyono tersebut ternyata bersangkutan dengan salah satu tujuan Febry yakni untuk menyalurkan aspirasi dan pemikiran terkait konstitusi. “sebagai mahasiswa hukum, tentu ada motivasi tersendiri untuk menyalurkan aspirasi dan pemikiran kami terkait konstitusi dan ketatanegaraan di indonesia. Kami melihat bahwa event ini adalah salah satu mekanisme/instrumen untuk menyalurkan ide-ide terkait isu konstitusi dan ketataegaraan,” tulis Febry.

Redaktur Tulisan: Hidayat Sikumbang

 

About Media Pijar

Media Pijar: Pers Mahasiswa - Pelita Insan Terpelajar - Laboratorium Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Silahkan Lihat Artikel ini juga !

(Fotografer: Thiara Figlia Chandra)

Argrifest 4.0, Menghidupkan Jiwa Pertanian Tahun 90-an

Ikatan Mahasiswa Sosial Ekonomi Pertanian (IMASEP) Universitas Sumatra Utara pada Sabtu (14/12) kembali menggelar Agrifest 4.0, sebagai bentuk perayaan hari jadi IMASEP yang ke-39 sekaligus hari jadi Departemen Agribisnis yang ke-59 di Fakultas Pertanian USU.

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *